Kegiatan·DPRD Bandar Lampung·· 5 menit baca
Indra Feriza selaku Sekretaris Komisi II DPRD Bandar Lampung mengikuti pembahasan optimalisasi pajak daerah, penggunaan tapping box, dan kepatuhan wajib pajak pada 5 Februari 2025.

Indra Feriza Bersama Komisi II DPRD Bandar Lampung Bahas Optimalisasi Pajak Daerah dan Penggunaan Tapping Box
Bandar Lampung, 4 Februari 2025 — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah wajib pajak dalam rangka membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan perpajakan, serta penggunaan alat perekam transaksi elektronik atau tapping box.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur pimpinan Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, yakni Ketua Komisi II Agusman Arif, Wakil Ketua Roland Nurfa, dan Sekretaris Komisi II Indra Feriza, S.Ak., bersama anggota komisi lainnya.
Rapat dengar pendapat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan pajak dari sektor usaha di Kota Bandar Lampung.
Pembahasan turut menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Komisi II DPRD Bahas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah, Komisi II memiliki ruang lingkup pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah di sektor ekonomi dan pendapatan.
Dalam rapat dengar pendapat bersama wajib pajak, Komisi II membahas upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama dari aktivitas usaha seperti perhotelan, restoran, rumah makan, dan sektor lainnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, Yunika Indahayati, sebagaimana diberitakan Media Fakta pada 5 Februari 2025, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pemahaman serta kepatuhan para wajib pajak.
Optimalisasi PAD merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah menjadi bagian dari sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Melalui rapat dengar pendapat, DPRD dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pajak daerah.
Mendorong Penggunaan Tapping Box bagi Wajib Pajak
Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah optimalisasi penggunaan tapping box, yaitu perangkat perekam transaksi elektronik yang digunakan untuk membantu pengawasan transaksi usaha dan administrasi perpajakan daerah.
Pemanfaatan perangkat tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan transparansi pelaporan transaksi yang menjadi dasar penghitungan kewajiban pajak.
Dalam pemberitaan Media Fakta, Yunika Indahayati menjelaskan bahwa perangkat perekam transaksi yang digunakan di Bandar Lampung terhubung dengan sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Penggunaan perangkat tersebut diharapkan dapat mendukung pencatatan transaksi secara lebih terukur dan membantu pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan menjadi salah satu aspek pembahasan Komisi II, terutama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
Meskipun demikian, efektivitas penggunaan perangkat perekam transaksi tetap bergantung pada implementasi, kepatuhan pengguna, serta pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
Selain membahas penggunaan tapping box, rapat dengar pendapat juga menjadi forum untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk ketentuan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, transfer ke daerah, dan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.
Dalam konteks pajak daerah, regulasi tersebut menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Pemahaman terhadap regulasi perpajakan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
Bagi pemerintah daerah, kejelasan ketentuan perpajakan diperlukan untuk mendukung pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara bagi wajib pajak, pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku dapat membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan serta mengurangi potensi kesalahan administrasi.
Melalui forum pembahasan bersama wajib pajak, Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan kebijakan perpajakan daerah.

Keterlibatan Indra Feriza sebagai Sekretaris Komisi II
Indra Feriza turut tercatat dalam pemberitaan kegiatan tersebut sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung.
Penugasan sebagai Sekretaris Komisi II sebelumnya ditetapkan melalui pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bandar Lampung pada 29 Oktober 2024.
Dalam struktur tersebut, Indra Feriza menjalankan tugas bersama Ketua Komisi II Agusman Arif, Wakil Ketua Roland Nurfa, dan anggota komisi lainnya.
Rapat dengar pendapat mengenai optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu kegiatan kelembagaan yang terdokumentasi pada awal tahun 2025 setelah pembentukan struktur Komisi II periode 2024–2029.
Keterlibatan dalam forum tersebut berada dalam lingkup pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan perekonomian dan pengelolaan pendapatan.
Pembahasan perpajakan juga berkaitan dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi II yang mencakup pengawasan terhadap sektor ekonomi dan keuangan daerah.
Pajak Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Kota
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pendapatan dari sektor perpajakan berkontribusi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga kualitas administrasi perpajakan serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah menjadi bagian dari fungsi kelembagaan DPRD dalam memastikan kebijakan fiskal daerah dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Dalam konteks tersebut, rapat dengar pendapat bersama wajib pajak merupakan salah satu mekanisme pembahasan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan mendorong pelaksanaan kebijakan perpajakan yang lebih tertib.
Dokumentasi Kegiatan Komisi II Tahun 2025
Rapat dengar pendapat bersama wajib pajak pada awal tahun 2025 menjadi bagian dari dokumentasi aktivitas Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.
Kegiatan tersebut mencakup pembahasan optimalisasi penerimaan pajak, pemanfaatan teknologi perekam transaksi elektronik, serta pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Indra Feriza tercatat sebagai salah satu unsur pimpinan Komisi II yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Komisi II.
Artikel ini menjadi bagian dari arsip kegiatan Indra Feriza sepanjang tahun 2025 dan mendokumentasikan keterlibatannya dalam forum pengawasan perekonomian dan keuangan daerah.
Dokumentasi mengenai keputusan, rekomendasi, serta tindak lanjut kegiatan dapat dilengkapi apabila tersedia notulensi rapat atau dokumen resmi terkait.
Sumber dan Referensi
1. Media Fakta — 5 Februari 2025
Yunika Indahayati: Gelar Hearing dengan WP, Upaya Mengoptimalkan PAD Kota dari Sektor Pajak
https://www.mediafakta.id/2025/01/yunika-indahayati-gelar-hering-dengan.html
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-%201-tahun-2022

